MELAYANI SEPENUH HATI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

(PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 11/PERT/2008)

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang kesehatan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program kerja Dinas;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
  4. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang kesehatan;
  5. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  6. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat Swasta dan/atau Luar Negeri;
  7. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang kesehatan;
  8. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian, lingkup Dinas;
  9. pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan;
  10. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
  11. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
  12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan;
  13. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

  • Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiaan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas dan Program Kerja Dinas;
  2. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
  3. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas;
  4. perumusan pedoman dan petunjuk Tatalaksana administrasi umum;
  5. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  6. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
  7. pelaksanaan pengkoordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
  8. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  9. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan prasarana fisik Dinas dan UPTD;
  10. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  11. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat, Swasta dan/atau Luar /Negeri;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAG PERENCANAAN

  • Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
  3. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
  4. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
  6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanaan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat, Swasta dan/atau Luar /Negeri;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAG KEUANGAN

  • Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;
  3. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
  4. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
  5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri dari Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK);
  6. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
  8. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  4. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
  5. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendestribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
  8. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan barang;
  9. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana fisik Dinas dan UPTD;
  10. penyiapan bahan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
  12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN

  • Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
  2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
  3. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
  5. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan kesehatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Tetap pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis dibidang pelayanan kesehatan dan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  9. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sertifikasi dan perijinan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang pelayanan kesehatan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pelayanan kesehatan;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang pelayanan kesehatan kepada atasan;
  12. pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana dibidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  13. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI SERTIFIKASI DAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN

  • Seksi Sertifikasi dan Perijinan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program Sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Sertifikasi dan Perijinan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan;
  5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan kepada atasan;
  9. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang sertifikasi dan perijinan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

  • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program

Kerja Seksi;

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sesuai ketentuan yang berlaku;

  1. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan penilaian dan pengendalian program pengembangan kesehatan dasar melalui penilaian kinerja Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Tetap pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada atasan;
  8. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

  • Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam ayant (1), Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program farmasi dan alat kesehatan;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan dan pelayanan farmasi dan alat kesehatan;
  5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan pelayanan farmasi dan alat kesehatan sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan farmasi dan alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan farmasi dan alat kesehatan kepada atasan;
  10. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingn teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGAMATAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN

  • Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis dibidang pengamatan, dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengamatan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan;
  2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
  3. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan evaluasi pogram Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan;
  5. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta penyehatan Lingkungan daerah dengan Pemerintah Provinsi, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dibidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan kepada atasan;
  11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan penyakit serta Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PENGAMATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT  (P3P)

  • Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit (P3P), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegitan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit dalam upaya meningkatakan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  7. pelaksanaan pelayanan penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan pelayanan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang Pengamatan dan Pencegahan Penyakit kepada atasan;
  10. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN BENCANA

  • Seksi Pemberantasan Penyakit dan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasai dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program Pemberantasan Penyakit dan Bencana.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit dan Bencana mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberantasan Penyakit dan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku ;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkaiat dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana;
  5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan surveilans epidemologi;
  7. pelaksanaan tindakan cepat dan tepat dalam upaya pencegahan Penyakit menular pada situasi yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada Kejadian Luar Biasa (KLB);
  8. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana kepada atasan;
  10. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

  • Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program Penyehatan Lingkungan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Penyehatan Lingkungan;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan Penyehatan Lingkungan;
  5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan Penyehatan Lingkungan dalam upaya meningkatakan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang dibidang kesehatan;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang Penyehatan Lingkungan kepada atasan;
  8. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha industri/industri rumah tangga dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pelaksanaan pengujian kualitas air sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PROMOSI KESEHATAN

  • Bidang Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang promosi kesehatan.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Bidang Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja dibidang Promosi Kesehatan;
  2. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi;
  3. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Promosi Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Promosi Kesehatan;
  5. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Promosi Kesehatan meliputi pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), pengembangan sistem informasi kesehatan, pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan usaha kesehatan institusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Promosi Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi dibidang Promosi Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Promosi Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Promosi Kesehatan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program dibidang Promosi Kesehatan;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang Promosi Kesehatan kepada atasan;
  11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Promosi Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS);
  13. pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  • Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. penyusunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisa data kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
  5. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat termasuk pengoabatan tradisional (battra) dalam rangka pemberdayaan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
  6. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kepada atasan;
  7. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pemberdayaan UKBM;
  8. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

  • Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Penelitian Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Penelitian Pengembangan;
  4. pelaksanaan penerapan, dan pemanfaatan teknologi informatika dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan;
  5. penyiapan bahan pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi, sistem jaringan data dan program aplikasinya dalam rangka kemudahan mengakses informasi kesehatan;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama/kemitraan dibidang penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan dan penelitian pengembangan kepada atasan;
  8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data base kesehatan lingkup pemerintah daerah;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PENGEMBANGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN INSTITUSI (JPKM & UKI)

  • Seksi Pengembangan JPKM & UKI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Institusi (JPKM & UKI).
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi JPKM & UKI mempunyai tugas :
    1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi.
    2. Penyiapan dan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang Pengembangan JPKM & UKI yang berlaku.
    3. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan pengembangan JPKM & UKI.
    4. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dan evaluasi program pengembangan JPKM & UKI.
    5. Pelaksanaan dan dan bimtek pengelolaan JPKM & UKI sesuai ketentuan yang berlaku.
    6. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang JPKM & UKI kepada atasan.
    7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi JPKM lingkup Pemerintah Daerah.
    8. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ;
    9. Peloaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA

  • Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pembinaan kesehatan keluarga.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pembianaan Kesehatan Keluarga;
  2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawah;
  3. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian Program Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pembinaan Kesehatan Keluarga;
  5. perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga meliputi Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut serta Gizi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriterian dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai peratuaran perundang-undangan yang berlaku;
  8. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga kepada atasan;
  11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. pengkoordinasian penyelenggaraan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Masyarakat dengan instansi terkait;
  13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KESEHATAN IBU

  • Seksi Kesehatan Ibu, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan ibu.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Ibu mempunyai fungsi :
    1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ibu dan bayi serta pelayanan keluarga berencana;
    3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program kesehatan ibu serta pelayanan keluarga berencana;
    4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan ibu serta pelayanan keluarga berencana;
    5. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana;
    6. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang kesehatan ibu serta pelayanan keluarga berencana kepada atasan;
    7. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kesehatan ibu serta pelayanan keluarga berencana;
    8. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi untuk ibu hamil, ibu nifas dan pelayanan kesehatan ibu serta penderita penyakit kandungan dan pelayanan keluarga berencana;
    9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
    10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USIA LANJUT

  • Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembinaan teknis program Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai fungsi :
    1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Seksi;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
    3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
    4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
    5. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi bagi anak dan remaja penderita penyakit dan atau kelainan tertentu serta penderita usia lanjut;
    7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang kesehatan anak, remaja dan usia lanjut kepada atasan;
    8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
    9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
    10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI GIZI MASYARAKAT

  • Seksi Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kekpala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembinaan dan peningkatan Gizi Masyarakat.
  • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
    Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan gizi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program  pembinaan dan peningkatan gizi masyarakat;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan gizi masyarakat;
  5. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan pengelolaan peningkatan gizi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sisstem kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan gizi masyarakat kepada atasan;
  8. penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gizi buruk lingkup pemerintah daerah;
  9. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi untuk pencegahan dan penanggulangan gizi buruk;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

  • Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Mataram Nomor : 22/KPTS/2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

 

Ditetapkan       di M a t a r a m

Pada tanggal 8 Agustus 2008

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. MOH. RUSLAN

 

Diundangkan       di M a t a r a m

Pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

ttd

H. L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008

NOMOR   :      5           SERI :     D

Melayani Sepenuh Hati